KOMPAS
Selasa, 16 Juni 2009 | 05:51 WIB
Sunny Tanuwidjaja
Kampanye terbuka untuk pemilu presiden baru dimulai 12 Juni 2009. Namun, perang kata-kata dan wacana di antara para kandidat dengan tim kampanyenya sudah dimulai berminggu- minggu lalu. Kampanye damai, etis, santun, dan tidak saling menyerang cuma ilusi?
Nyatanya, ajakan untuk beretika dalam berpolitik selalu saja dibarengi dengan serangan-serangan terhadap para pesaing. Bahkan, ajakan tersebut merupakan bentuk serangan juga karena ada pesan implisit di baliknya yang ingin menunjukkan bahwa lawan politik tidak mengenal etika dan kesantunan dalam berpolitik. Ajakan ini sudah menjadi semacam mekanisme defensif dari para kandidat yang ”diserang”.
Di satu sisi, memang rakyat menginginkan kampanye damai dan bebas dari kekerasan. Di sisi lain, rakyat juga membutuhkan dan menginginkan kampanye yang mendidik sehingga mereka dapat menentukan pilihannya secara bijak pada hari pencontrengan.
Kampanye yang sekadar damai adalah kampanye yang jauh dari memuaskan. Kampanye perlu disertai dengan keterbukaan dan kejujuran sehingga kampanye dapat menjadi bentuk pendidikan politik untuk rakyat.
Pembodohan publik
Kritik terbuka terhadap pesaing sering kali divonis sebagai bentuk kampanye negatif dan kampanye negatif sering kali diidentikkan dengan sesuatu yang buruk.
Sulit dilupakan ketika salah seorang calon presiden setelah ”diserang” oleh pesaingnya mengatakan bahwa tidaklah elok menjelek-jelekkan, tidaklah baik dan santun di mata rakyat. Tunggu dulu. Justru kampanye yang melulu serba positif dapat menyebabkan pembodohan publik karena memberikan gambaran realitas yang tidak lengkap.
Kenyataannya, kampanye negatif tidaklah selalu buruk. Bahkan kampanye negatif justru bisa dilihat sebagai bentuk pendidikan politik. Sangat salah kaprah jika kita menolak habis kampanye negatif, padahal lewat kampanye negatif rakyat bisa mengenal lebih jauh para kandidat yang berkompetisi.
Kita semua ingin rakyat menentukan pilihannya pada hari pemilu bukan berdasarkan janji dan klaim sepihak. Tapi kita ingin rakyat memilih pemimpinnya untuk lima tahun mendatang dengan pengetahuan dan informasi yang selengkap-lengkapnya.
Sayangnya, memang dalam demokrasi, meski ada kebebasan media yang relatif cukup baik, informasi masih relatif mahal dan tidak mudah diakses oleh kebanyakan rakyat jelata. Informasi yang tersedia, apalagi dalam musim kampanye, kebanyakan datang dari para elite politik yang bertarung.
Jika kampanye serba normatif dan serba positif, akan sangat sulit bagi rakyat untuk mengenal para kandidatnya secara lengkap, mengingat informasi yang tersedia hanya yang baik-baik. Kampanye negatif memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh informasi tentang para kandidat yang lebih lengkap. Paling tidak, ada penyeimbang terhadap wacana maupun informasi sepihak yang serba baik dan positif seorang calon.
Inilah indahnya demokrasi. Dalam demokrasi ada persaingan antarelite dan dalam persaingan antarelite inilah rakyat dapat meraup keuntungan yang optimal. Ketika ada kampanye negatif yang dilakukan para elite terhadap pesaingnya, rakyat sebagai pemilih dapat melihat sisi negatif para kandidat. Dengan kata lain, adanya kampanye negatif merupakan kesempatan bagi rakyat sebagai pemilih untuk bukan hanya tahu keunggulan dan keberhasilan para kandidat, tetapi juga kelemahan dan kegagalan mereka.
Redefinisi
Tulisan ini tidak bermaksud mengajak para kandidat untuk memfitnah. Fitnah penuh dengan ketidakjujuran. Justru tulisan ini mengajak para kandidat untuk berkampanye secara jujur dan terbuka agar kampanye tidak hanya menjadi kesempatan tebar pesona, tapi juga kesempatan untuk mendidik rakyat.
Sepertinya perlu ada redefinisi kampanye negatif. Kampanye negatif janganlah diartikan sempit sebagai black campaign atau fitnah, melainkan kampanye yang semata menunjukkan kelemahan lawan politik. Tentu ini sah-sah saja dalam berdemokrasi dan berkompetisi.
Para kandidat dan tim kampanyenya hendaknya memaknai etika dan kesantunan politik secara lebih substansial dan mendalam, bukan sekadar wacana indah yang semu. Memang ada yang aneh dengan standar kesantunan dan etika kita. Sebenarnya kesantunan dan etika yang sejati adalah kejujuran dan keterbukaan, terhadap lawan maupun terhadap rakyat.
Kesantunan dan etika politik yang sejati adalah ketika para elite politik yang bersaing dapat berjabat tangan serta bekerja sama membangun bangsa setelah bersaing dalam pemilu dan saling mengkritik secara jujur dan terbuka.
Sunny Tanuwidjaja Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS; Kandidat Doktor Ilmu Politik di Northern Illinois University
